ric.cid blog


PANCASILA DI MASA ORDE BARU

Posted in Uncategorized oleh ricky pada April 12, 2008

Masa Orde Baru yang telah ditinggalkan oleh Bangsa Indonesia telah meninggalkan banyak warisan. Salah satu warisan yang ditinggalkan oleh masa Orde Baru adalah bidang politik. Di bidang politik, dominasi eksekutif yang berakhir dengan dominasi lembaga kepresidenan telah menyebabkan banyak kerancuan. Presiden menjadi sangat berkuasa tidak hanya dalam konteks kelembagaan bahkan jabatan presiden telah berubah jadi personifikasi Soeharto. Pada akhir jabatannya, Soeharto seperti mengambil seluruh cabang kekuasaan di luar eksekutif yakni legislatif dan yudikatif.
Di bidang legislatif, presiden yang notabene daya jangkau kekuasaannya dalam bidang eksekutif mencampuri lembaga legislatif bahkan lembaga tertinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden menunjuk utusan golongan dan masyarakat separuh dari 1000 anggota MPR. Secara tidak langsung, Presiden Soeharto ikut mempengaruhi isi dari lembaga tertinggi negara itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Secara ringkas, konsepsi ideologi atau keyakinan terhadap gagasan pada masa Orde Baru bertumpu pada dua kekuatan yakni pembangunisme (developmentalism) dan keyakinan akan dwifungsi ABRI. Orde Baru sebenarnya ingin memberangus ideologi dengan melarang ideologi lain selain Pancasila. Namun, tulis R William Lidlle, keyakinan itu muncul karena kesalahan menafsirkan apa yang disebut ideologi. Liddle menilai, masyarakat tanpa ideologi sama dengan masyarakat tanpa konflik dan harapan. Ideologi sendiri sebenarnya menghasilkan peta realitas sosial yang bisa membedakan penyebab penting perilaku manusia dari yang tidak penting dan menjelaskan bagaimana masa lalu membentuk masa kini dan bagaimana masa kini membentuk masa depan.
Selama lebih dari 30 tahun, para pendiri rezim militer Orde Baru (terutama dari kalangan TNI-AD) telah menyalahgunakan dan melacurkan Pancasila, dalam rangka untuk melaksanakan de-Sukarnoisasi, dan menghancurkan kekuatan utama pendukung politik Bung Karno, yaitu PKI dan golongan kiri lainnya. Dengan Pancasila yang sudah dipalsu – atau dibunuh jiwa aslinya- para tokoh militer telah memaksakan legitimasi Orde Baru. Dewasa ini, sisa-sisa kekuatan rezim militer Suharto dkk masih terus berusaha menggunakan (secara licik!) Pancasila untuk mempamerkan barang dagangan mereka yang busuk dan sudah dinajiskan oleh banyak orang, yaitu Orde Baru.
Salah satu contohnya ialah apa yang diberitakan Kompas pada tanggal 13 Januari 2004 yang berbunyi, antara lain : “Partai Karya Peduli Bangsa yang tegas-tegas menyatakan sebagai partai Orde Baru menyerang tokoh maupun partai yang anti-Orde Baru sebagai anti-Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru itu adalah sikap mental yang menjaga kemurnian Pancasila dan UUD 1945.
Selama puluhan tahun, setiap tanggal 1 Oktober dirayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, untuk memperingati terbunuhnya 6 jenderal TNI-AD (dan seorang perwira) dalam peristiwa G30S, dan sekaligus sebagai legitimasi lahirnya Orde Baru. Hari Kesaktian Pancasila selalu dirayakan oleh rezim militer Orde Baru dengan penuh nuansa anti-Bung Karno dan anti-PKI.
Begitu besar sikap permusuhan para penguasa rezim militer Orde Baru (terutama tokoh-tokoh utama TNI-AD) terhadap Bung Karno, sehingga Kopkamtib melarang peringatan Hari Lahir Pancasila sejak 1 Juni 1970. Tidak lama kemudian, beberapa hari sesudah diumumkannya larangan itu, Bung Karno, pencipta Pancasila, wafat dalam keadaan sebagai tapol yang menderita sakit.

Menurut Mohtar Masoed (1994), sebelum Orde Baru sudah ada kelompok intelektual yang mengembangkan sejenis ideologi yang berdasarkan pada nilai rasionalisme, sekular pragmatisme dan internasionalisme . Nilai-nilai yang berdasarkan pada modernitas sekuler tetap hidup di kalangan intelektual dan aktivis mahasiswa di Jakarta dan Bandung sepanjang tahun 1960-an.

Gagasan modernitas ini mendapat kekuatan baru karena kembalinya sejumlah intelektual reformasi yang baru meraih gelar doktor di AS dan adanya teori-teori ilmu sosial baru yang mendukun mereka. Sebelum lahir iedologi pembangunan yang digunakan Orde Baru di kemudian hari ada perlunya melihat tiga teori sosial yang mempengaruhi kalangan intelektual tahun 1960-an.

Pertama, hipotesis Martin Lipset bahwa demokrasi politik umumnya terjadi setelah keberhasilan pembangunan ekonomi. Ia menilai, negara yang berhasil mencapai kehidupan demokrasi liberal yang stabil adalah bangsa-bangsa yang sudah menimati tingkat pertumbuhan tinggi. Ia mengambil kesimpulan ini setelah melihat sejarah pertumbuhan demokras-demokrasi di Barat.

Kedua, pemikiran Daneil Bell tentang the end of ideology yang menyebutkan bahwa akibat kemajuan teknologi, pembangunan ekonomi di Barat telah berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi era Revolusi Industri. Oleh karena itu Barat tahun 1960-an menilai politik berdasarkan ideologi sebagai sesuatu yang sudah usang. Ia mengatakan yang berlaku sekarang adalah politik konsensus. Argumen Bell ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, politisi tradisional harus minggir dan memberikan tempat kepada kalangan pakar yang dikenal dengan nama teknokrat.

Ketiga, adanya pengaruh dari teori yang diajukan Samuel Huntington yang mengemukakan akibat negatif dari mobilisasi sosial tak terkendali di masyarakat sedang berkembang. Ia melihat yang penting bagi masyarakat adalah pelembagaan politik. Oleh karena itu pemerintah harus menyalurkan tuntutan rakyat dalam bentuk partisipasi yang tertib.

Pemikiran yang berkembang di dunia internasional yang kemudian berdampak kepada kalangan intelektual yang bergandengan dengan Presiden Soeharto itu sangat kuat untuk melahirkan ideologi pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan merupakan titik strategis bagi Orde Baru untuk membangun Indonesia yang ditinggalkan Orde Lama. Mohtar Maso’ed mencatat unsur-unsur dari ideologi pembangunanisme ini.

Dari berbagai pandangan awal Orde Baru, karya tulis Ali Moertopo (1972) menunjukkan pengaruh dari kalangan intelektual sipil yang mengelilinginya. Unsur-unsur ideologi ini adalah pembuatan kebijakan publik yang rasional, efisiensi, efektivitas dan pragmatisme. Unsur-unsur ini mengutamakan ketertiban. Oleh karena itu kemudian dirumuskan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Dwifungsi ABRI Berbicara soal ideologi yang kuat selama Orde Baru tak bisa dilepaskan dari doktrin wifungsi ABRI. Sebagai salah satu kekuatan yang tersisa setelah Partai Komunis Indonesia hancur, ABRI mau tidak mau menambah perannya tidak sekedar kekuatan pertahanan dan keamanan tetapi juga kekuatan sosial dan politik. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa stabilitas politik bisa tercipta kalau ada campur tangan ABRI dalam politik. Untuk itu ABRI mencari pembenaran campur tangan dalam politik.

Namun pada awal perdebatan tentang peran ABRI, Mohtar memetakan persoalan yang dihadapi ABRI pada masa itu yang berpengaruh pada 32 tahun kemudian. Pada umumnya di kalangan ABRI dan intelektual yang bekerja sama dengan mereka terdapat perbedaan mengenai bagaimana sistem politik harus dibangun setelah Orde Lama runtuh. Kemudian berkembang dua peta pemikiran yang menghendaki reformasi sekarang dan nanti.

Mereka yang berpendapat pada reformasi sekarang menghendaki terciptanya sebuah partai massa untuk menandingi partai-partai yang ada. Dengan demikian diharapkan adanya sebuah partai yang pro pada sistem baru dan mendukung tatanan yang sedang dibangun untuk meninggalkan Orde Lama.

Sebaliknya pendukung reformasi nanti menganggap penting untuk merebut kekuatan di birokrasi dan DPR. Langkah ini dianggapnya lebih penting ketimbang membentuk partai baru yang bisa dikalahkan kekuatannya di desa-desa oleh PNI dan NU. Dalam proses berikutnya, reformasi nanti mendapat tempat sehingga memperkuat dwifungsi ABRI dan membuka jalan bagi terpeliharanya posisi ABRI dalam politik.

Apalagi gagasan Abdul Haris Nasution tentang dwifungsi yang dikatakan hanya sementara tidak tertarik lagi karena sudah terlalu dalam campur tangan ABRI dalam politik. Muncullah kemudian campur tangan dalam pemerintahan yang menggunakan kedok kekaryaan. Konsep kekaryaan ini lalu berkembang menjadi tak terkontrol sehingga akhirnya banyak sekali jabatan sipil baik di badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dipegang kalangan militer. Fenomena ini melahirkan transformasi struktur dan budaya militer masuk kedalam struktur eksekutif.

Secara sekilas telah diuraikan bahwa basis ideologi Orde Baru merujuk pada pembangunanisme dan Dwifungsi. Ini berarti bahwa dalam prakteknya, Orde Baru menggunakan lebih banyak keyakinan akan dua hal itu dibandingkan dengan Pancasila yang diakui sebagai ideologi negara.

Alergi akan ideologi yang dialami kalangan intelektual pada era 1960-an merupakan salah satu penyebab mengapa pembangunanisme jadi dominan dalam prakteknya.Karena pembangunan menghendaki stabilitas maka dwifungsi ABRI jadi jaminan sehingga muncul keyakinan akan Doktrin Dwifungsi itu sebagai penyelamat pembangunan.

Bahan Bacaan:
Mas’oed, Mohtar. 1994, Negara, Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-waie/index.php/2007/11/02/asas-tunggal-pancasila-ada-apa/
http://globalisasi.wordpress.com/2007/01/06/basis-ideologi-orde-baru/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: