A. Etika Profesional

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika adalah nilai-nilai, dan asas-asas moral yang di pakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusai atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia (Soleh Soemirat, 2005:169). Etika mengacu pada sistem nilai dengan apa orang menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar, yang adil dan tidak adil, yang jujur dan tidak jujur. Etika terungkap dari perilaku moral dalam situasi terterntu. Peran etika dalam kehidupan pribadi dan praktisi sendiri juga sama pentingnya.

Prinsip di balik etika profesional adalah tindakan seseorang dirancang untuk menciptakan kebaikan yang paling tinggi baik bagi klien maupun bagi komunitas secara keseluruhan, bukan untuk meningkatkan posisi dan kekuasaan praktisi. Perilaku profesional di dasarkan pada apa yang secara umum di anggap sebagai motif yang luhur, yang di pantau dan di ukur berdasarkan kode perilaku yang berlaku dan di laksanakan melalui interpretasi kongkrit bagi mereka yang menyimpang dari standar kinerja yang telah di terima. Kode perilaku profesional di tujukan untuk menentukan norma perilaku yang dapat di terima bagi para karyawan dan profesional dalam berkarya.

Hubungan klien dengan profesional merupakan sebuah hubungan kepercayaan, hubungan kepercayaan ini berbeda dengan hubungan dengan pelayan ketrampilan. Etika erat kaitannya dengan pelaksanaan kode etik perilaku. Fungsi dari keduanya adalah untuk melindungi mereka yang mempercayakan kesejahteraan di tangan profesional. Perlindungan terhadap profesi tersebut berupa hak istimewa, status, dan kolegitas profesional. Dalam profesi, penerapan nilai-nilai moral dlam prakteknya di sebut sebagai etika terapan.

Etika profesi merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima dan di taati oleh para pegawai atau karyawan, berupa peraturan-peraturan, tatanan yang di taati semua karyawan dari organisasi tertentu, yang telah di ketahuinya untuk di laksanakan, karena hal tersebut melekat pada status atau jabatannya. Dalam kata lain etika profesi adalah kebiasaan yang baik atau peraturan yang diterima dan ditaati oleh para karyawan dan telah mengendap menjadi bersifat normatif.

Sebagian besar organisasi profesional dan banyak perusahaan bisnis lainnya mempunyai kode etik. Dalam setiap profesi tersebut pasti memiliki kode etik yang berbeda. Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi. Kode etik meupakan persetujuan bersama yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota. Kode etik merupakan serangkaian peraturan yang di sepakati bersama guna menyatakan sikap atau perilaku anggota profesi. Kode etik lebih mengingatkan pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat (Bambang Herimanto, 2007:253-254). Kode etik profesi dilaksanakan oleh pribadi-pribadi yang memiliki profesi terkait karena hal tersebut melekat pada jabatannya dan bersifat normatif.

Dalam usaha mencanangkan patokan dari perilaku bertanggung jawab, mereka harus menegakkan kede etik yang merupakan dasar bagi profesionalisme sesuai dengan pernyataan mereka dengan pertimbangannya adalah kredibilitas. Etika profesi sangat penting terutama dalam rangka untuk pembinaan karyawan, untuk meningkatkan mutu serta mewujudkan pribadi karyawan yang jujur, bersih, berwibawa, semakin mempunyai rasa memiliki organisasi, tanggung jawab, dalam keterlibatannya untuk mengembangkan organisasiny, rasa ikut memiliki besar. Etika profesi dapat membimbing karyawan dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan seksama, etos kerja yang tinggi, dengan tanggung jawab, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Selain itu etika profesi juga dapat memberi arah, petunjuk untuk membentuk kepribadian seseorang sesuai dengan profesinya kemudian hasil kerjanya dapat memuaskan publik yang dilayaninya.

B. Etika Kehumasan

Public Relation adalah merupakan salah satu profesi yang memiliki kode etik. Dalam Public Ralation kode etik disebut sebagai kode etik Publik Relation atau kode etik kehumasan atau etika profesi humas. Dalam buku Etika Kehumasan karangan Rosady Ruslan disebutkan bahwa etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut demensi sosial, khususnya bidang profesi. Kegiatan Humas atau profesi Humas (Public Relation Professional), baik secara kelembagaan atau dalam stuktur organisasi (Public Relation by Function) maupun individual sebagai penyandang professional Humas (Public relation Officer by Professional) berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan kedepan, yaitu pergeseran sistem pemerintahan otokratik menuju sistem reformasi yang lebih demokratik dalam era globaluisasi yang ditandai dengan unculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, opini dan berekspresi yang terbuk, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan pasar bebas, khususnya di bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos batas- batas wilayah suatu negara, sehingga dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya.

Perlunya penyesuan, perubahan (revisi) dan modifikasi mengenai seperangkat pengaturan dan peundang-undangan yang ada, baik di idang hukum komunikasi, etika, maupun kode etik profesi (code of proffesion) khususnya profesi kehumasan (public relation ethics, jurnalistik / pers media cetak dan elektronik, periklanan, promosi pemasaran, dan bidang profesi komunikasi lainnya.

Pada akhirnya munculah titik tolak dari kode etik tersebut adalah untuk menciptakan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) yang hendak dicapai atau dikembangkan oleh pihak profesi bidang komuniksi pada umumnya, dan pada profesi kehumasan khususnya, melalui kode etik dan etika profesi sebagai refleksi bentuk tanggung jawab, perilaku, dan moral yang baik. Dalam buku Etika Kehumasan, Roslan Rosady mengungkapkan aspek aspek yang kode perilaku seorang praktisi humas, antara lain:
a. code of conduct, merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majkan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya.
b. code of profession, merupakan standar moral, bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional.
c. code of publication, merupakan standar moral dan yuridis etis melakukan kegiatna komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik.
d. code of enterprise, menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha, UU PT, UU Hak Cipta, Merek dan Paten, serta peraturan lainnya.

Di antara praktisi public relation terdapat perbedaan pendapat yang besar mengenai apakah public relations adalah suatu karya seni, ketrampilan, atau sebuah profesi dalam pengertian yang sama denagn kedokteran dan hukum. Ada juga gagasan, yang dikembangkan oleh banyak profesional dan PRSA bahwa yang palig penting adalah bagi individu bersangkutan untuk nertindak sebagai seorang profesional dalam bidang ini. Kemudaian seorang praktisi humas harus memiliki: rasa kemandirian; rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan kepentingan umum; kepedulian nyata terhadap kompentensi dan kehormatan profesi ini secara menyeluruh; kesetiaan yang lebih tinggi terhadap standar profesi dan sesama profesional daripada kepada pihak yang memberi pekerjaan kepadanya pada saat itu. Hambatan besar bagi profesionalisme adalah sikap banyak praktisi itu sendiri terhadap pekerjaan mereka, mereka memandang lebih tinggi arti keamanan kerja prestise dalam organisasi, jumlah gaji, dan pengakuan dari atasan bibandingkan nilai-nilai tersebut.

International Public Relation Association (IPRA) menyatakan kode etik humas yang kemudian diterima dalam konvensi-nya di Venice pada Mei 1961, isinya adalah:
1. integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA
2. perilaku kepada klien dan karyawan: (1) perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan; (2) tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan; (3) menjaga kepercayaan klien dan karyawan; (4) tidak menerima upah, kecuali dari klien lain atau majikan lain; (5) tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain; (6) menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu.
3. perilaku terhadap publik dan media: (1) memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang; (2) tidak merusak integritas media komunikasi; (3) tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan; memberikan gambarabyang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani; (5) tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuaka
4. perilaku terhadap teman sejawat: (1) tidak melukai secara senaga reputasi profesional atau praktek anggota lain; (2) tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya; (3) bekerja sama dengan anggota lain dalam menunjunjung tinggi danmelaksanakan kode etik ini.

Dalam hubungannya denagn kegiatan menejemen perusahaan sikap etislah yang harus ditunjukkan seorang humas dalam profesinya sehari-hari. Seorang humas juga harus menguasai etika-etika umum keprofesionalitasan dan etika-etika khusus seorang humas pada khususnya. Kemampuan tertentu tersebuat antara lain: kemampuan untuk kesadaran etis; b\kemampuan untuk berpikir secara etis; kemampuan untuk berperilaku secara etis; kemampuan untuk kepemimpinan yang etis (Soleh Soemirat, 2005:177). Kemudian Soleh Soemirat juga menanbahkan bahwa sebagai seorang profesional humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar, yaitudapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak, sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang.

C. Etika Sebagai Pencipta Hubungan baik dengan Klien

Sesuai yang telah dipaparkan oleh IPRA terdapat fungsi Public Relation terhadap kliennya. Etika profesi kehumasan dapat menciptakan hubungan sinergis antara organisasi dengan kliennya. Pelayanan terhadap klien seharusnya dapat menjadi perhatian khusus oleh Public Relation karena sebagai fungsi menejemen yang berada di organisasi atau perusahaan peran humas dan hubungannya sangat dekat dengan klien dan bahkan menjadi pihak penengah antara organisasi dengan kliennya.

D. Referensi

Cutlip, Scott M.dkk. 2005. Effectives Public Relation ed. 8. Jakarta: Indeks.
Herimanto, Bambang. dkk. 2007. Public Relation dalam Organisasi. Jogja: Santusta.
Soemirat, Soleh. Elvinaro Ardianto. 2005. Dasar – Dasar Public Relation. Bandung: Rosda.
Willcox, Dennis L. dkk. 2006. Public Relation Strategy & Taktik. Batam: Inter Aksara.
Ruslan, Rosady. 2001. Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Jeffkins, Frank. 1995. Public Relation edisi keempat (terjemahan oleh Drs. Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.
Cutlip, Scott M.dkk. 2000. Effectives Public : Merancang & Melaksanakan Kegiatan Kehumasan. Jakarta: Indeks.

Kebudayaan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi bagi hampir seluruh anggota masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering membicarakan soal kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berurusan denagn hasil-hasil kebudayaan, baik dalam wujud material maupun nonmaterial. Setiap hari manusia melihat, mempergunakan, bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan. Melalui proses sosial, masyarakat menghasilkan kebudayaan yang diwijudkan dalam bentuk ide atau gagasan, perilaku, dan kebudayaan fisik. Segala sesuatu yang terdapat di masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimilikinya.

Kebudayaan merupakan sesuatu yang superorganic, sebab meskipun suatu generasi telah punah, kebudayaan selalu hidup turun-temurun dari generasi ke generasi (M.J. Herskovits dan B. Malinowski). Kebudayaan merupakan salah satu unsur kehipdupan yang dinamis, yakni menggambarkan adanya serangkaian perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok manusia untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru sesuai dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, terdorong oleh keinginan dan kekuatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakatnya. Dari pengertian kebudayaan muncullah unsur-unsur kebudayaan, unsur kebudayaan antaralain:
. kebudayaan yang terdapat di masyarakat sifatnya beraneka ragam;
2. kebudayaan diperoleh dan disebarkan atau diturunkan melalui proses pembelajaran;
3. kebudayaan merupakan perwujudan dari komponen biologis, psikologis, sosiologis, dan lingkungan alam;
4. kebudayaan memiliki struktur;
5. kebudayaan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem dan unsur-unsur

Nilai kebudayaan bersifat relatif, penilaian masyarakat terhadap suatu fenomena budaya berbedabeda. Suatu fenomena yang dianggap wajar atau baik menurut masyarakat dalam suatu lingkungan kebudayaan, dianggap luar biasa atau jelek/buruk menurut masyarakat dalam lingkungn kebudayaan lain. Seperti halnya korupsi, dianggap sebagai nilai yang buruk/jelek dalam mayoritas masyarakat Indonesia, akan tetapi dianggap wajar bagi para pelakunya. Seperti halnya korupsi, sebagian masyarakat menganggap korupsi adalah budaya yang buruk sebaliknya juga di kalangan tertentu korupsi dianggap sebagai suatu hal yang wajar dilakukan dan menjadi kebudayaan yang diterima dikalanganya. Akan tetapi ada juga sebagian orang yang mengaggap bahwa korupsi hanyala bagian dari fenomena masyarakat dan bukan merupakan budaya

B. Budaya Korupsi Di Indonesia

Korupsi sudah menjadi hal yang sering dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia. Fenomena korupsi di Indonesia seakan sudah menjadi hal yang lazim di masyarakat Indonesia. Korupsi sudah dapat dikatakan menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Secara tidak kita sadari korupsi memiliki unsur-unsur pokok kebudayaan. Sehingga korupsi sudah dapat disebut sebagai kebudayaan masyarakat Indonesia. Korupsi disebut dapat disebut sebagai budaya karena korupsi sudah dapt diterima oleh sebagian masyarakat, bukan lagi hanya menjadi sebuah fenomena.

Korupsi merupakan wujud kebudayaan yang berupa kelakuan atau perilaku, yaitu aktifitas serta tindakan berpola manusia dan masyarakat. Korupsi juga merupakan bagian sistem sosial yang terdiri dari tindakan-tindakan atau aktifitas manusia dalam berinteraksi, berhubungan, dan bergaul dengan manusia lain yang didasarkan pada adat tata kelakuan atau pola yang sudah baku. Sebagai rangkaian aktifitas manusia dalam masyarakat, korupsi sifatnya kongkrit karena dapat dibuktikan melalui panca indra manusia sehingga bisa diobservasi dan didokumentasikan.

Proses pewarisan budaya korupsi dapat melalui dua cara, yaitu enkulturasi dan sosialisasi. Enkulturasi yaitu dengan diwariskannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya korupsi dapat diwariskan melalui generasi ke generasi seperti contoh kebiasaan orang tua yang kemudian ditiru oleh anaknya. Sosialisasi yaitu melalui proses pembelajaran yang dialami oleh para pelakunya dengan mempelajari kebudayaan tersebut. Korupsi juga dapat timbul karena pelaku korupsi juga mempelajari apa yang ada disekitarnya, jika lingkungan sekitar tersebut banyak orang yang melakukan korupsi maka dengan mudah budaya itu berkembang karena proses pembelajaran dari sosialisasi tersebut Melalui pewarisan budaya dengan cara enkulturasi dan sosialisasi tersebut korupsi mudah menyebar dan diwariskan sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu ada juga proses difusi kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan korupsi menjadi budaya. Difusi budaya yaitu penyebaran unsur-unsur sosial budaya secara meluas sehingga melewati batas dimana unsur unsur itu timbul dan difusi budaya timbul karena akibat hubungan sosial. Korupsi termasuk dalam dinamika budaya yang menggunakan proses difusi. Dilihat dari kasusnya di Indonesia korupsi merupakan bagian dari difusi stimulus, yaitu unsur kebudayaan yang dibawa dalam kebudayaan lain yang mendorong terciptanya kebudayaan baru.
C. Analisis Theory Sociologi Terhadap Budaya Korupsi

Dalam fenomena korupsi yang telah dipaparkan dapat dianalisis dengan teory pertukaran sosial. Pelaku korupsi akan tidak mencari keuntungan maksimal, tetapi selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan. Kedudukan dan jabatan mereka dapat gunakan untuk korupsi. Pelaku korupsi tidak bertindak secara rasional dalam mendapatkan keuntungan, tapi cenderung berfikir untung rugi. Dalam keterbatasannya mereka berkompetensi untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku korupsi menggunakan cara apapun yang dirasa aman untuk mendapatkan keuntuntungan.

Kemudian teori fungsional struktur, yaitu adanya keterkaitan dengan unsur lain dalam stuktur korupsi. Seorang pelaku korupsi melakukan korupsi dimungkinkan karena adanya unsur lain yang mendukung untuk melakukan korupsi. Unsur lain tersebut bisa atasan yang juga melakukan korupsi, bawahan yang mendukung untuk mendukung korupsi. Sehingga dapat menjadi fungsional terhadap struktur sosial korupsi, akan tetapi juka dukungan-dukungan untuk melakukan korupsi itu tidak ada maka menjadi disfungsional.

D. Daftar Referensi

Efendi, Rusman. 2005. Sosiologi 2. Bandung: PT. Rosda Karya
Susanto S, Astrid. 1977. Pengantar Sosuiologi dan Perubahan Sosial. Bandung: Binacipta

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN RADIO KOMUNITAS
Perkembangan media komunitas memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik dan mendorong terciptanya aliran informasi dua arah. Di Indonesia kata “media komunitas” mulai dipakai oleh masyarakat pada awal tahun 2000 dengan muncul buletin komunitas “Angkringan” yang digagas oleh sekelompok anak muda di Timbulharjo, Yogyakarta, buletin Forum Warga Kamal Muara, “Fokkal” buletin Forum Warga Kalibaru dan beberapa Forum Warga di Bandung Memasuki tahun 2001, kelompok anak muda yang mengelola buletin Angkringan di Timbulharjo mulai mengembangkan radio komunitas, yang mereka sebut Radio Angkringan FM, kemudian menginspirasi Paguyuban Pengembangan Informasi Terpadu (PINTER) di Terban Yogyakarta untuk mendirikan Panagati FM, Forum Warga Cibangkong (FWC) mendirikan radio komunitas Cibangkong di Bandung, Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S) mendirikan radio komunitas Majalaya Sejahtera (MASE) dan Forum Komunikasi Warga Kamal Muara mendirikan radio komunitas Kamal Muara di Jakarta.
Pada bulan Februari 2002 beberapa radio komunitas yang digagas oleh forum warga mulai terlibat advokasi Rencana Undang-Undang (RUU) Penyiaran, revisi UU No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701). Untuk kepentingan advokasi itulah pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Maret 2002 diadakanlah workshop pertama, yang dihadiri oleh 18 radio komunitas; 2 radio komunitas yang didirikan oleh forum warga, 5 radio kampus, 9 radio hobby, radio komunitas Angkringan dan radio komunitas Serikat Petani Pasundan. Pada workshop inilah mulai dibahas tentang definisi, ciri dan karakteristik. Selain itu pada workshop ini juga dirumuskan stategi untuk melakukan advokasi RUU Penyiaran yang mengakomodir Lembaga Penyiaran komunitas dan sebagai alat perjuanganya, pada hari minggu tanggal 24 Maret 2002 pukul 14.00 WIB dideklarasikanlah Jaringan Radio Komunitas Barat. Kemudian menyusul deklarasi Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) pada tanggal 6 Mei 2002, kemudian dilanjutkan dengan lokakarya nasional pada 12-15 Mei 2002 sekaligus deklarasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Pada tanggal 28 Desember 2002, perjuangan runitas menampakkan hasil yang cukup menggembirakan dengan disyakkannya UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang di dalamnya mengakui keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas tepatnya pada Bagian Keenam pasal 21-24 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas.
Berdasarkan perkembanganya, maka penggolongan radio komunitas dapat di bagi kedalam empat kelompok; pertama, radio komunitas yang berangkat dari perkembangan kebutuhan media informasis radio komunit yang digagas oleh forum warga seperti radio komunitas Panagati, radio komunitas Cibangkong (RKC) dan radio komunitas Kamal Muara. Dalam hal ini radio komunitas Angkringan merupakan pengecualian karena keberadaan buletin dan radio angkringan digagas oleh sekelompok anak muda dan dalam perjalannya melakukan penguatan kelembagaan dengan membentuk Forum Komunikasi Warga Timbulharjo (FOKOWATI) pada tanggal 27 Mei 2001. Kedua, radio komunitas yang berbasis kampus. Ketiga, radio komunitas yang pada awalnya merupakan radio hobbi yang kemudian beririsan dengan kelompok pertama dalam proses advokasi UU Penyiaran dan melakukan reorientasi menjadi radio komunitas. Keempat, menjadi radio komunitas yang orientasinya hobbi atau komersil dan lebih cocok menjadi lembaga penyiaran swasta (radio swasta), tetapi tidak mempunyai daya saing dengan radio swasta eksisting.
ekarang ini perkembangan radio komunitas kian pesat, seiring semakin terbukanya akses informasi, kemajuan teknologi, kesempatan dan keinginan masyarakat untuk menggunakan media dalam penyelesaian persoalan-persoalan komunitasnya. Bahkan beberapa radio komunitas semakin memantapkan perannya dalam proses pembentukan local good governance, sekaligus menyokong ekonomi kerakyatan dan melestarikan kearifan-kearifan lokal. Seiring dengan itu pula muncul berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan oleh radio komunitas, persoalan teknis/perangkat siaran, isi/content siaran dan kelembagaan radio komunitas yang berdampak terhadap keberlanjutan lembaga penyiaran ini.
JARINGAN RADIO KOMUNITAS INDONESIA
Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dideklarasikan pada tahun 2002. Di dalam organisasi JRKI terdapat jaringan radio komunitas daerah yaitu JRK Sumatera Barat, JRK Lampung, JRK Jabotabek & Banten, JRK Jawa Barat, JRK Jawa Tengah, JRK Yogyakarta, JRK Jawa Timur, JRK Bali, JRK Lombok, JRK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan JRK Papua. Agenda utama JRKI adalah advokasi terhadap penyiaran komunitas di Indonesia menuju demokratisasi penyiaran. Radio komunitas sampai saat ini masih menghadapi kesulitan di regulasi. Setelah mendapat pengakuan dari UU Penyiaran tahun 2002, regulasi yang berada di bawahnya seperti Peraturan Pemerintahyang mengatur lebih detail soal perizinan atau frekuensi masih belum mendukung perkembangan radio komunitas.

PERAN DAN FUNGSI
Radio komunitas sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran Indonesia secara praktek ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Keberadaaan radio komunitas juga salah satunya adalah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik dengan memandang asas-asas sebagai berikut:
• Hak asasi manusia
Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak antar elemen di Indonesia.
• Keadilan
Bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan system penyiaran yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus tetap berlandaskan pada asas keadilan bagi semua lembaga penyiaran dan pemanfaatannya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya, sehingga terwujud diversity of ownership dan diversity of content dalam dunia penyiaran.
• Informasi
Bahwa lembaga penyiaran (radio) merupakan media informasi dan komunikasi yang mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal di masyarakat, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol serta perekat sosial.

PERKEMBANGAN RADIO KOMUNITAS YOGYAKARTA
Cara kerja dan format siaran radio komunitas tidak bisa disamakan dengan radio komersial. Mereka hanya butuh biaya untuk sekadar bertahan sebagai media informasi sesama anggota komunitasnya. Sedangkan radio komersial yang dikelola oleh perusahaan, tentu saja jangkauannya lebih luas demi mengejar keuntungan. Di tengah maraknya pendirian stasiun radio dan televisi bermisi komersial di Yogyakarta saat ini justru menjamur radio bermisi pengabdian. Dengan menafikan logika bisnis, pengelola radio tersebut menyuguhkan informasi dan hiburan kepada pendengar di tingkat “akar rumput” sesuai kegiatan dan kebutuhan sehari-hari.
Sejak tahun 1997 radio-radio semacam ini semakin marak. Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) yang terbentuk awal Mei lalu, mencatat jumlah anggotanya 31. Namun, di lapangan bisa berkisar 50. Semuanya beroperasi melalui gelombang AM, FM, dan saluran kabel. Oleh pemerhati penyiaran, radio semacam ini disebut radio komunitas (RK). Istilah ”komunitas” bisa dilihat dari sisi batasan geografis maupun kesamaan kepentingan publiknya. Untuk sisi geografis, cakupan terkecilnya bisa satu wilayah desa / kelurahan. Sedangkan untuk sisi kepentingan, biasanya mengacu pada kesamaan profesi dan perhatian pendengarnya.
Radio Pesona Merapi yang menjadi jembatan komunikasi antarwarga lereng Gunung Merapi. Fungsinya antara lain memberi informasi tentang kondisi Gunung Merapi dan tindakan apa yang harus dilakukan warga. Lain lagi Radio Fompas. Radio yang berbasis di Pantai Selatan ini memberi layanan informasi pada nelayan tentang perkembangan cuaca, harga ikan, dan kredit usaha. Radio Saraswati khusus melayani warga Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) (Yogyakarta). Lewat frekuensi 91.5 FM, pengelolanya memberikan ruang lebih besar terhadap masalah kesenian. Mulai dari pameran seni rupa hingga pementasan teater.
Kemunculan radio-radio tersebut seperti menjawab rambahan gelombang kapitalisme di semua ruang publik, termasuk di angkasa. Prinsip utamanya, memberdayakan masyarakat lapisan bawah dalam mengelola informasi. Mereka sadar bahwa ruang publik belum sepenuhnya milik rakyat kebanyakan. Selain semangat dan ketulusan pengelolanya, yang patut diacungi jempol adalah kreativitas mereka. Perangkat siaran berupa antena pemancar rata-rata dirakit sendiri. Cukup dengan modal 1 juta, mereka mampu membeli antena vertikal, selanjutnya dirangkai kumparan tembaga, lalu dipasang menjulang pada sebuah pipa air minum setinggi 15-20 meter, sehingga hanya dengan menggunakan peralatan seminimal tersebut, sudah bisa dijadikan sebagai alat untuk bersiaran.

PROBLEMATIKA RADIO KOMUNITAS
• Dana yang Terbatas
Dana radio komunitas merupakan dana dari swadaya masyarakat. Radio komunitas tidak diperbolehkan menyiarkan iklan komersil atau mengiklankan suatu produk, kecuali iklan layanan masyarakat. Karena, tidak diperbolehkannya iklan masuk tersebut maka dana radio komunitas terbatas.

SDM Kurang
arena pada awalnya, radio komunitas merupakan sarana untuk menyalurkan hobi saja, maka sumber daya manusianya pun terbatas. Biasanya mereka yang melakukan siaran adalah masyarakat yang mempunyai waktu luang saja.
Masalah Teknis
Terbatasnya dana berhubungan juga dengan masalah teknis. Perbaikan untuk peralatan yang rusak dan perawatanya memerlukan dana, sedangkan dana yang dimiliki radio komunitas merupakan dana secara swadaya. Apabila ada salah satu alat siaran rusak untuk perbaikannya pasti harus menunggu iuran dari masyarakat untuk memberikan dana secara sukarela.
Kurangnya Informasi yang Diperlukan untuk Materi Siaran.
Radio komunitas merupakan radio yang batas wilayah siarannya terbatas pada wilayah dimana komunitas itu berada. Informasi yang ditemukan tentu saja hanya informasi yang ada dalam wilayah itu juga. Pada suatu waktu ketika tidak ada fenomena atau isu yang beredar di wilayah tersebut maka tidak ada materi berita yang bisa diinformasikan kepada masyarakat, karena radio komunitas tidak bisa mengambil informasi diluar wilayah komunitasnya.
Terbatasnya Frekuensi
Praktisi hukum, Budi Santoso, S.H. menilai, selama ini pemerintah menuding radio komunitas memboroskan frekuensi, dan dikhawatirkan menimbulkan disintegrasi. Ini berangkat dari paradigma bahwa informasi hanya dikelola oleh negara dan kapitalis. Rakyat tidak punya hak untuk itu. (Nasrullah Nara / Kompas / HSB). Terlebih lagi, radio komunitas hanya di beri sedikit ruang frekuensi yaitu sekitar 107 – 108 FM, sehingga dalam ruang yang sesempit itu frekuensi siaran pun saling bertabrakan.
Perijinan
Masalah perijinan yang selama ini dialami oleh radio komunitas, tidak selalu berjalan dengan mulus, Contohnya saja radio komunitas Panagati yang terletak di Terban Yogyakarta, sejak tahun 2001 sampai sekarang ini belum mendapatkan ijin secara resmi dari pihak terkait.

RADIO KOMUNITAS MENJADI PILIHAN YANG EFEKTIF BAGI KOMUNITAS SEBAGAI MEDIA
Bagi banyak orang radio satu-satunya sumber berita, dibanding koran dan televisi. Radio lebih banyak keunggulannya, misalnya rapotensi menjadi medium yang cepat akrab, menjangkau, siaran langsung dari lokasi kejadian mudah, biaya produksi siaran yang murah, dan dapat menembus berbagai tingkatan social masyarakat dimana buta hurufpun bukan kendala bagi khalayak radio. Disamping tentunya ada beberapa kelemahan misalnya radio sangat tergantung pada frekuensi bunyi tidak lengkap seperti televisi ada bunyi dan visual, sangat dipengaruhi kondisi atmosfer dimana pada saat yang jauh akan lebih banyak terganggu, tidak bisa mengirim berita sekaligus banyak dan cepat seperti halnya media cetak karena keterbatasan waktu siaran.
Sehingga, dengan berbagai kendala diatas, pilihan menggunakan radio sebagai media komunitas pilihan yang masih efesien dan efektif. Karena radio komunitas adalah jurnalisme praktis, tidak perlu banyak teori dan referensinya, juga tak banyak karena sering dianggap lebih mudah, walau tidak sepenuhnya demikian jika dikaji lebih lanjut karena ada sisi advokasi yang menjadi muatan utama. Karena fungsinya yang menjadi kontrol sosial dimasa lalu perkembanganya tak terlalu mulus, dikarenakan belum ada aturan yang jelas, radio komunitas sering dianggap radio gelap. Penyesuaian dengan segmentasi komunitasi pilihan acara yang aktual, yang menjadi target siaran dan bumbu kearifan lokal yang menyentuh menjadi resep yang harus menjadi ciri radio komunitas, sehingga bisa mengalihkan pendengar radio yang telah dijejali dengan aneka program televise di era multichanel TV saat ini.
Radio sebagai alat komunikasi tampaknya masih bisa dioptimalkan karena penggunaan pesawat radio di berbagai kalangan masih tinggi. Untuk mendapatkan sebuah pesawat radio, khususnya radio transistor, tidak perlu mengeluarkan uang banyak, bisa didapat dengan harga mulai Rp. 5000 atau diatasnya tergantung merek yang menjadi pilihan dan sekarang banyak handphone yang dilengkapi dengan pesawat radio. Artinya radio sebagai sebuah alat komunikasi adalah pesawat yang merakyat. Dalam proses pendirian maupun siarannya, tarik ulur kepentingan kemungkinan besar tetap tak terhindarkan, namun bisa disiasati dengan kemasan acara yang memperhatikan kebiasaan, prilaku, kultur komunitasnya dan tak meninggalkan kaidah jurnalisme kemanusiaan yang damai. Begitu kompleks dan beragamnya problema komunitas dari hasil penelitian tersebut seakan menjadi gambaran: begitu peliknya persoalan di masyarakat, ada pergulatan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan komunitas-komunitasnya, yang seolah gagap akan perubahan dan dinamika berkehidupan.
Disinilah pentingnya radio komunitas, menangkap apa yang dibutuhkan komunitas dan masyarakat dan kemudian menyuarakannya menjadi bahasa dan bahasan utama untuk menemukan solusi. Dengan segala kelebihannya, radio komunitas bisa menjadi jembatan bagi penguatan masyakat sipil yang demokratis, apalagi dibantu juga oleh para ulama pesantren, yang secara tradisonal menjadi panutan, yang peduli pada persoalan sosial dan masyarakatnya atau yang kita sebut kader ulama humanis yang akan berkerjasama membangun sinergitas dengan penggerak masyarakat atau CO (Community Organizer) dalam menata kompleksnya problema komunitas dan masyarakat, sehingga penangananya dengan perspektif yang kompleks dan beragam juga. Paling tidak ini jurus lain dari advokasi radio dan masyarakat, dengan radio komunitas sebagai senjata utamanya.

REFERENSI
Http://www.siar.or.id/default.asp?content=feature&id=885
ttp://www.arrnet.or.id/download.asp?id=249.
Http://id.wikipedia.org/wiki/Radio_komunitas”
Http://www.fahmina.org/fi_id/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=27
Http://rumahiman.wordpress.com/2008/02/14/sejarah-perkembangan-radio-komunitas/
Http://dirgantara.idxc.org/dirga12/1203d.shtml
Muhtadi, Asep S. 1999. Jurnalistik: Pendekatan Teori dan Praktik. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Stiftung, Friedrich N. 2000. Politik dan Radio. Jakarta: PT. Sembrani Aksara Nusantara.
Prayuda, harly. 2006. Penyiar is not just a talk. Malang:
Bayu media publishing.
Efendi, onong. 1990. Radio siaran teori dan praktek. Bandung:
Bandar maju.
Sudibyo agus, 2004. Ekonomi politik media penyiaran. Yogyakarta:
LKIS

*disampaikan dalam makalah kelompok mata kuliah broadcasting prodi ilmu komunikasi 2007

oleh: Muhammad Nurul Ihwan, Ricky Riadi Iskandar, Arif friansyah, Danandika pramasto, Fadriano rakamuna, Tesa Herowana

Menurut Mohtar Masoed (1994), sebelum Orde Baru sudah ada kelompok intelektual yang mengembangkan sejenis ideologi yang berdasarkan pada nilai rasionalisme, sekular pragmatisme dan internasionalisme . Nilai-nilai yang berdasarkan pada modernitas sekuler tetap hidup di kalangan intelektual dan aktivis mahasiswa di Jakarta dan Bandung sepanjang tahun 1960-an.

Gagasan modernitas ini mendapat kekuatan baru karena kembalinya sejumlah intelektual reformasi yang baru meraih gelar doktor di AS dan adanya teori-teori ilmu sosial baru yang mendukun mereka. Sebelum lahir iedologi pembangunan yang digunakan Orde Baru di kemudian hari ada perlunya melihat tiga teori sosial yang mempengaruhi kalangan intelektual tahun 1960-an.

Pertama, hipotesis Martin Lipset bahwa demokrasi politik umumnya terjadi setelah keberhasilan pembangunan ekonomi. Ia menilai, negara yang berhasil mencapai kehidupan demokrasi liberal yang stabil adalah bangsa-bangsa yang sudah menimati tingkat pertumbuhan tinggi. Ia mengambil kesimpulan ini setelah melihat sejarah pertumbuhan demokras-demokrasi di Barat.

Kedua, pemikiran Daneil Bell tentang the end of ideology yang menyebutkan bahwa akibat kemajuan teknologi, pembangunan ekonomi di Barat telah berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi era Revolusi Industri. Oleh karena itu Barat tahun 1960-an menilai politik berdasarkan ideologi sebagai sesuatu yang sudah usang. Ia mengatakan yang berlaku sekarang adalah politik konsensus. Argumen Bell ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, politisi tradisional harus minggir dan memberikan tempat kepada kalangan pakar yang dikenal dengan nama teknokrat.

Ketiga, adanya pengaruh dari teori yang diajukan Samuel Huntington yang mengemukakan akibat negatif dari mobilisasi sosial tak terkendali di masyarakat sedang berkembang. Ia melihat yang penting bagi masyarakat adalah pelembagaan politik. Oleh karena itu pemerintah harus menyalurkan tuntutan rakyat dalam bentuk partisipasi yang tertib.

Pemikiran yang berkembang di dunia internasional yang kemudian berdampak kepada kalangan intelektual yang bergandengan dengan Presiden Soeharto itu sangat kuat untuk melahirkan ideologi pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan merupakan titik strategis bagi Orde Baru untuk membangun Indonesia yang ditinggalkan Orde Lama. Mohtar Maso’ed mencatat unsur-unsur dari ideologi pembangunanisme ini.

Dari berbagai pandangan awal Orde Baru, karya tulis Ali Moertopo (1972) menunjukkan pengaruh dari kalangan intelektual sipil yang mengelilinginya. Unsur-unsur ideologi ini adalah pembuatan kebijakan publik yang rasional, efisiensi, efektivitas dan pragmatisme. Unsur-unsur ini mengutamakan ketertiban. Oleh karena itu kemudian dirumuskan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Dwifungsi ABRI Berbicara soal ideologi yang kuat selama Orde Baru tak bisa dilepaskan dari doktrin wifungsi ABRI. Sebagai salah satu kekuatan yang tersisa setelah Partai Komunis Indonesia hancur, ABRI mau tidak mau menambah perannya tidak sekedar kekuatan pertahanan dan keamanan tetapi juga kekuatan sosial dan politik. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa stabilitas politik bisa tercipta kalau ada campur tangan ABRI dalam politik. Untuk itu ABRI mencari pembenaran campur tangan dalam politik.

Namun pada awal perdebatan tentang peran ABRI, Mohtar memetakan persoalan yang dihadapi ABRI pada masa itu yang berpengaruh pada 32 tahun kemudian. Pada umumnya di kalangan ABRI dan intelektual yang bekerja sama dengan mereka terdapat perbedaan mengenai bagaimana sistem politik harus dibangun setelah Orde Lama runtuh. Kemudian berkembang dua peta pemikiran yang menghendaki reformasi sekarang dan nanti.

Mereka yang berpendapat pada reformasi sekarang menghendaki terciptanya sebuah partai massa untuk menandingi partai-partai yang ada. Dengan demikian diharapkan adanya sebuah partai yang pro pada sistem baru dan mendukung tatanan yang sedang dibangun untuk meninggalkan Orde Lama.

Sebaliknya pendukung reformasi nanti menganggap penting untuk merebut kekuatan di birokrasi dan DPR. Langkah ini dianggapnya lebih penting ketimbang membentuk partai baru yang bisa dikalahkan kekuatannya di desa-desa oleh PNI dan NU. Dalam proses berikutnya, reformasi nanti mendapat tempat sehingga memperkuat dwifungsi ABRI dan membuka jalan bagi terpeliharanya posisi ABRI dalam politik.

Apalagi gagasan Abdul Haris Nasution tentang dwifungsi yang dikatakan hanya sementara tidak tertarik lagi karena sudah terlalu dalam campur tangan ABRI dalam politik. Muncullah kemudian campur tangan dalam pemerintahan yang menggunakan kedok kekaryaan. Konsep kekaryaan ini lalu berkembang menjadi tak terkontrol sehingga akhirnya banyak sekali jabatan sipil baik di badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dipegang kalangan militer. Fenomena ini melahirkan transformasi struktur dan budaya militer masuk kedalam struktur eksekutif.

Secara sekilas telah diuraikan bahwa basis ideologi Orde Baru merujuk pada pembangunanisme dan Dwifungsi. Ini berarti bahwa dalam prakteknya, Orde Baru menggunakan lebih banyak keyakinan akan dua hal itu dibandingkan dengan Pancasila yang diakui sebagai ideologi negara.

Alergi akan ideologi yang dialami kalangan intelektual pada era 1960-an merupakan salah satu penyebab mengapa pembangunanisme jadi dominan dalam prakteknya.Karena pembangunan menghendaki stabilitas maka dwifungsi ABRI jadi jaminan sehingga muncul keyakinan akan Doktrin Dwifungsi itu sebagai penyelamat pembangunan.

Bahan Bacaan:
Mas’oed, Mohtar. 1994, Negara, Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-waie/index.php/2007/11/02/asas-tunggal-pancasila-ada-apa/
http://globalisasi.wordpress.com/2007/01/06/basis-ideologi-orde-baru/

Kapitalisme berasal dari asal kata capital yaitu berarti modal, yang diartikan sebagai alat produksi misal tanaqh dan uang. Sedangkan kata isme berarti paham atau ajaran. Kapitalisme merupakan sitem ekonomi politik yang cenderung kearah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan kerajaan (Kamus Wikipedia). Dalam kata lain kapitalisme adalah suatu paham ataupuna ajaran mengenai segala sesuatu yang berhunbungan dengan modal ataau uang.

Sistem kapitalisme sepenuhnya memihak dan menguntungkan pihak-pihak pribadi kaum bisnis swasta. Seluruh keputusan-keputusan yang menyangkut bidang produksi baik itu alam dan tenaga kerja di kendalikan oleh pemilik dan di arahkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Secara sosiologis paham kapitalisme berawal dari perjuangan terhadap kaum feudal, salah satu tokoh yang terkenal Max Weber dalam karyanya The Protestan Ethic of Spirit Capitalism, mengungkapkan bahwa kemunculan kapitalisme erat sekali dengan dengan semangat religius terutama kaum protestan. Pendapat Weber ini didukung Marthin Luther King yang mengatakan bahwa lewat perbuatan dan karya yang lebih baik manusia dapat menyelamatkan diri dari kutukan abadi. Tokoh lain yang mendukung adalah Benjamin Franklin dengan mottonya yang sangat terkenal yaitu “Time Is Money”, bahwa manusia hidup untuk bekerja keras dan memupuk kekayaan.

1. Kapitalisme dan Liberalisme

Kapitalisme merupakan sebuah sistem yang muncul dari sebuah pemikiran dunia Barat. Kapitalisme mulai mendominasi kehidupan perekonomian ekonomi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme. Setelah Eropa memasuki zaman renaiscance yaitu zaman dimana pencerahan mulai muncul setelah zaman feodal kapitalisme muncul bersamaan dengan munculnya ideologi baru yaitu liberalisme.

Liberalisme muncul dari akibat meledaknya revolusi industri di Eropa yaitu perubahan sistem feodal menjadi liberal. Liberalisme di Eropa merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat pada zaman itu. Liberalisme mulai masuk pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Eropa seperti politik, ekonomi dan sosial budaya.

Dalam bidang ekonomi, di Eropa akhirnya di kenal sistem kapitalisme. Sebuah sistem yang mencakup hubungan-hubungan pemilik modal besar. Bapak kapitalisme yaitu Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme :
1.Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas – batas tertentu.
2.Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi.
3.Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin.
4.Kebebasan melakukan kompetisi.
5.Mengakui hukum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar.

Dalam perkembangannya kapitalisme menjadi sangat berpengaruh kepada seluruh aspek global kemasyarakatan. Sistem kapitalisme membentuk sistem sekulerisme, yang menghalangi agama terlibat dalam kebijakan ekonomi.

Kapitalisme juga mengenal liberalisasi perdagangan dalam bentuk pasar bebas. Perdagangan bebas yang dilakukan berdasarkan sistem kapitalisme merupakan bentuk baru dari kapitalisme global. Selain itu pengaruh dari kapitalisme global adalah munculnya liberalisme di bidang perekonomian.

2. Lahirnya Kapitalisme

Kapitalisme muncul di Eropa pada abad ke-16. Kapitalisme muncul dari paham feodalisme di Eropa. Kapitalisme di Eropa muncul dari pemikiran kaum ilmiah yang pada awalnya berfikir untuk mensejahterakan kaum buruh. Sejarah kapitalisme melewati tiga fase sebagai berikut.

Kapitalisme Awal (1500-1750)
Pada akhir abad pertengahan (abad 16 sampai 18), Industri di Ingriss sedang terkonsentrasi pada industri sandang. Industri sandang di Ingris menjadi industri sandang terbesar di Eropa. Meskipun banyak maslah yangb di hadapi akan tetapi indusrti sandang di Ingris menjadi industri yang sangat pesat. Industri sandangt inilah yang menjadi pelopor lahirnya kapitalisme di Eropa sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi.
Kemudian industri ini berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan- bahan mentah, barang- barang jadi dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Dan kemudian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi, dan kapitalisme ini yang kemudian hari justru banyak menelan korban.

Dari beberapa kejadian dan juga faktor lingkungan historis mempengaruhi pembentukan modal di Eropa Barat pada awal terbentuknya kapitalisme antara lain:1) dukungan agama bagi kerja keras dan sikap hemat; 2) pengaruh logam logam mulia dari dunia baru terhadap perkembangan relatif pendapatan atas upah, laba dan sewa; 3) peranan negara negara dalam membantu dan secara langsung melakukan pembentukan modal dalam bentuk benda benda modal aneka guna.

Etika ekonomi yang diajarkan katolisme abad pertengahan menciptakan banyak hambatan bagi perkembangan kapitalis dan ideologi kapitalis (Dudley Dillard, 1987:17).

Di perkotaan, para pedagang kapitalis menjual barang barang produksi mereka selama mereka melakukan satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Awalnya mereka menjual barang pada teman sesama pedagang seperjalanan, lalu berkembang menjadi perdagangan umum. Sementara di wilayah pedesaan saat itu masih cenderung feodalistik.

Dalam hal ini Russel mengemukakan adanya tiga faktor yang menghambat kapitalisme di pedesaan dan berbagai wilayah lain. Kendala itu adalah :
a. Tanah yang ada hanya digunakan untuk bercocok tanam, sehingga hasil produksinya sangat terbatas.
Russel mengusulkan untuk mengubah tanah menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan (profitable). Atau dengan pengertian lain tanah bisa diperjual belikan seperti barang lainnya.
b. Para petani atau buruh tani yang masih terikat pada sistem ekonomi subsistensi. Komentar Russel untuk hal ini adalah mereka siap untuk dipekerjakan dengan upah tertentu.
c. Hasil produksi yang diperoleh petani saat itu hanya sekedar digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Menurut Russel, produksi hasil petani harus ditawarkan ke pasar dan siap dikonsumsi oleh publik.

evolusi Harga di dunia baru membawa dampak mendalam pada kapitalisme Eropa, pada kelas kelas ekonomis dan disrtibusi pendapatan di Mexico, Peru dan Bolivia. Tingginya harga dan rendahnya upah mengakibatkan menyebabkan inflasi keuntungan, yang pada akhirnya menyumbang pada membesarnya akuulasi modal.

Kapitalisme Klasik
Pada fase Kapitalisme mulai masuk dan merupakan pergeseran dari perdagangan public ke bidang industri. Pada fase iniditandai dengan adanya Revolusi Industri di Inggris. Di Inggris mulai banyak diciptakan mesin- mesin besar yang sangat berguna untuk menunjang industri. Revolusi Industri dapat didefinisikan sebagai periode peralihan dari dominasi modal perdagangan atas modal industri ke dominasi modal industri atas modal perdagangan ( Dudley Dillard, 1987: 22 )

Kapitalisme mulai menjadi penggerak kuat bagi perubahan teknologi karena akumulasi modalmemungkinkan penggunaan penggunaan pennemuan baru yang tak m ungkin dilakukan oleh masyarakat miskin.

Di fase inilah mulai dikenal tokoh yang disebut “bapak kapitalisme” yaitu Adam Smith. Adam Smith bersama dengan bukunya yang sangat tekenal yaitu the Wealth Of Nations ( 1776 ).Buku ini mencerminkan ideologi kapitalisme klasik. Salah satu poin ajarannya “laissez faire” dengan invisible hand-nya ( mekanisme pasar ). Kebijaksanaan kebijaksanaan laissez faire mencakup pulaperdagangan bebas, keuangan yang kuat, anggaran belanja seiombang, bantuan kemiskinan minimum. Tak ada satu konsepsi baru pun tentang masyarakat yang dapat menandingi peradaban kapitalisme.

Sistem ini meskipun didefinisikan secara baik dan logis, namun sistem ini masih banyak berbagai kecenderungan. Dalam sistem ini masih banyak memakia warisan warisan masa lampau yang menghambat realisasi dari sistem ini.

Beberapa tokoh seangkatan seperti David Ricardo dan John Stuart Mills, yang sering dikenal sebagai tokoh ekonomi neo- klasik. Pada fase inilah kapitalisme sering mendapat hujatan pedas dari kelompok Marx.

Kapitalisme Lanjut
Peristiwa besar yang menandai fase ini adalah terjadinya Perang Dunia I. Kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum. Momentum yang pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Kedua, bangkitnya kesadaran bangsa- bangsa di Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. Ketiga, revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan kemapanan agama. Darisana muncul ideologi tandingan yaitu komunisme.

Ada tiga hal yang menjadi pola sifat dan watak dasar kapitalisme, tiga hal tersebut yang melandasi adanya penindasan yang terjadi dari sejak munculnya kapitalisme sampai praktek kapitalisme yang terjadi detik ini. Tiga hal tersebut adalah:
1. Eksploitasi
Ini berarti pengerukan secara besar-besaran dan habis- habisan terhadap sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, seperti yang terjadi pada jaman penjajahan, bahkan sampai sekarang meskipun dalam bentuk yang tidak sama. Kaum kapitalis akan terus melakukan perampokan besar- besaran terhadap kekayaan alam kita and terus mengeksploitasi para buruh demi kepentingan dan keuntungan pribadi.
2. Akumulasi
Secara harfiah akumulasi berarti penumpukan, sifat inilah yang mendasari kenapa capitalist tidak pernah puas dengan dengan apa yang telah diraih. Misalnya, kalau pertama modal yang dipunyai adalah Rp.1 juta maka si kapitalis akan berusaha agar bisa melipat gandakan kekayaannya menjadi Rp.2 juta dan seterusnya. Sehingga kaum kapitalis selalu menggunakan segala cara agar kekayaan mereka berkembang dan bertambah.
3. Ekspansi
Ini berarti pelebaran sayap atau perluasan wilayah pasar, seperti yang pada kapitalisme fase awal. Yaitu dari perdagangan sandang diperluas pada usaha perkapalan, pergudangan, barang- barang mentah dan selanjutnya barang- barang jadi.
Dan yang terjadi sekarang adalah kaum kolonialis melakukan ekspansi ke seluruh penjuru dunia melalui modal dan pendirian pabrik – pabrik besar yang nota bene adalah pabrik lisensi. Yang semakin dimuluskan dengan jalan globalisasi.

Kapitalisme yang lahir dari pemikiran masyarakat feodal kini telah menjadi senjata ampuh negara maju untuk memajukan perekonomian mereka. Sementara itu kapitalisme juga telah membunuh perekonomian negara berkembang atau negara negara miskin. Konsep Kapitalisme yang sudah mendunia memang tidak bisa dihindari oleh negara negara maju dan negara negara dunia ketiga. Tanpa disadari Kapitalisme telah menjadi sebuah ancaman besar bagi masyarakat negara negara berkenbang. Kapitalisme telah menjadi neo Imperialisme yaitu penjajahan dengan konsep baru yang lebih modern.

Bahan Bacaan
Dudley Dillard. 1987. Kapitalisme Dulu dan Sekarang ( terjemahan oleh M. Dawam Rahardjo ). Jakarta: LP3ES.
Berger, Peter L. 1987. Revolusi Kapitalisme ( terjemahan oleh Moh Oemar ). Jakarta:
Giddens Anthony. 1986. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern ( terjemahan oleh Soeheba Kramadibrata ). Jakarta: Universitas Indonesia ( UI Press ).
http://ms.wikipedia.org/wiki/kapitalisme
http://one.indoskripsi.com/content/sejarah-singkat-kapitalisme-sosialisme

Kontroversi tentang relokasai pedagang kaki lima kawasan Malioboro memang banyak mengundang berbagai tanggapan. Masing-masing tanggapan juga mempunya posisi yang kuat.
Relokasi para pedagang kaki lima Malioboro menjadi krontroversi diantara berbagai pihak. Ada pikak yang mendukung relokasi atau pro relokasi, ada juga pihak yang menolak relokasi atau kontra relokasi. Kedua pihak tersebut memang mempunyai kedudukan yang kuat, dan masing-masing mempunyai dasar yang tidak dapat terbantahkan.
Dalam makalah ini akan dibahas tentang bagaimana alasan tersebut tidak dapat terbatahkan. Dan makalah iniakan menjelaskan alasan-alasandara kedua arguman tersebut. Nilai positif dan negatif dari kontroversi yang juga menjadi persoalan dalam kontroversi relokasi tersebut juga akan diulas.
Harapan dari pembuatan makalah ini adalah menjadikan maeyarakat tahu dan peduli akan kawasan Malioboro, dan tidak hanya berat sebelah dalam menentukan alasan atau argumen baik yang mendukung ataupun menolak relokasi ini. Dan kepedulian masyarakat Jogjakarta sendiri itulah yang akan membuat kawasan Malioboro menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Jogjakarta, Desember 2006
Penulis
PENDAHULUAN

“Jangan meninggalkan Jogja sebelum menginjakkan kaki di Malioboro’’. Sebuah pesan singkat yang sering terlontar untuk mereka ketika akan berwisata ke Jogja. Bahkan tak ayal lagi titik kota ini mampu mempertemukan semua orang dari segala penjuru.
Malioboro hanyalah sebuah nama jalan yang posisinya seakan menjadi sumbu antara keraton Ngayogyakarto Hadiningrat dengan gunung Merapi di sebelah utara. Namun Malioboro dapat mempertemukan semua orang dari segala lapisan sosial, dan kelas ekonomi.
Semua diperlakukan sama dengan sapaan yang ramah, khas Jogja. Ribuan pedagang kakilima berjajar teratur di sepajang koridor pertokoan. Menjajakan aneka dagangan mulai dari busana, aksesoris hingga pernak-pernik khas Jogja dan interior. Meski tergolong kelompok usaha mikro, namun merekalah yang membuat urat nadi Malioboro berdenyut.
Yang membuat istimewa dari kawasan Malioboro dengan kawasan lain yang sejenis dengan Malioboro memang banyak. Malioboro adalah kawasan yang memiliki deretan pertokoan-pertokoan dan vendor terpanjang di dunia. Dan memiliki deretan pedagang kaki lima terpanjang di dunia. Kawasan ini juga merupakan kawasan yang paling pesat pertumbuhan ekonominya, sehingga kawasan ini sudah menjadi tumpuan hidup bagi sebagian warga kota Jogjakarta. Selain itu dari segi historiografi kawasan ini banyak mengandung sejarah perekonomian warga Jogjakarta.
Namun dari segala kemasyuran Malioboro, terdapat satu cermin lain yang menggambarkan nama Malioboro menjadi kurang diterima oleh masyarakat Jogja. Sebagai titik temu dari segala pejuru, tentu muncul juga sisi negatif yang diberikan oleh Malioboro. Premanisme, kriminalisme, dan masalah terbesar yaitu masalah kebersihan lingkungan kota. Jogja. Masalah-masalah seperti inilah yang sudah sering didengar bahkan dirasakan oleh pengunjung Malioboro, khususnya penduduk Jogja sebagai tuan rumah.
Kebersihan kawasan ini selalu menjadi topik yang sering diperhatikan oleh para pejabat kota khususnya di dalam dinas kebersihan dan penataan kota. Hal ini menjadi penting mengingat Jogjakarta adalah kota pariwisata. Selain itu citra kota Jogjakarta yaitu “Jogja Berhati Nyaman” dimana filosofi bersih dan nyaman digunakan dalam kalimat tersebut.
Masalah kebersihan lingkungan fisik kawasan tersebut selalu dihubungkan dengan keberadaan para pedagang kaki lima. Beberapa masyarakat ataupun wisatawan Malioboro menyatakan bahwa para pedagang kaki lima itulah yang menjadikan kawasan Malioboro menjadi lingkungan kumuh dan merusak citra kota Jogjakarta sebagai kota pariwisata.
Banyak usulan baik dari para wisatawan dan dinas pemerintahan setempat yang berinisiatif agar para pedagang kaki lima dapat direlokasi dan ditata dengan rapi. Mereka mengiginkan kawasan Malioboro ini mejadi bersih dan nyaman untuk dikunjungi sehingga banyak wiatawan yang berkunjung ke Malioboro. Akhirnya bayak pihak yang dapat diuntungkan dengan relokasi ini dan perekonomian kota Jogjakarta akan meningkat karena Malioboro.
Akan tetapi ada juga sebagian pihak yang tidak setuju dengan relokasi para pedagang kaki lima di kawasan Maliobora ini. Kebanyakan dari mereka adalah para pedagang kaki lima itu sendiri yang merasa akan dirugikan dengan relokasi tersebut. Lainnya adalah para tokoh masyarakat yang menyatakan peduli dengan karakter asli Malioboro, mereka menganggap degan direlokasikannya para pedagang kaki lima Malioboro akan menghancurkan karakter Malioboro dan ciri khas Malioboro yang berbeda dengan kawasan sejenis Malioboro baik di dalam ataupun diluar negeri.

PEMBAHASAN
A. RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO
Relokasi pedagang kaki lima atau PKL di kawasan jalan Malioboro dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan fisik kawasan tersebut. Malioboro akan bersih dari sampah yang berserakan di sepanjang trotoar maupun jalan di kawasan Malioboro tersebut. Dan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tersebut menjadi kawasan yang aman dan nyaman untuk dijadikan sebagai tujuan wisata kota Jogjakarta.
Berkaca dari pengalaman kawasan-kawasan lain seperti Malioboro di luar negeri seperti “Broadway” di Amerika Serikat, “Shopping Park” di Singapura. Negara lain seperti Thailand, Jepang, Korea yang berada di kawasan Asia yang juga mempunyai kawasan yang sama dengan Malioboro. Selain itu masih banyak negara-negara yang mempunyai kawasan sama seperti Malioboro dan menjadi ciri khas atau tempat pariwisata negara tersebut. Bahkan kawasan tersebut teleh menjadi tujuan utama pariwisata di negara tersebut. Sebagai contoh “Broadway” yang menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan.
Pemerintah setempat merelokasi pedagang kaki lima di kawasan wisata belanja tersebut, sehingga kawasan tersebut bersih dan sangat terawat. Karena kebersihan kawasan tersebut menjadikan wisatawan lebih nyaman untuk berjalan di sepanjang kawasan tersebut. Selain nyaman untuk dijadikan tempat wisata belanja, kawasan tersebut menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan.
Tempat nyaman, bersih, terawat, dan dengan harga barang-barang ataupun souvenir yang relatif tejangkau atau bahkan dapat dikatakan cukup murah oleh para wisatawan. Semua itu yang nenjadi pertimbangan para wisatawan ataupun para pengunjung kawasan tersebut. Keunggulan dari kawasan ini sangat diperhatikan oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat sadar bahwa pentingnya memajukan kawasan wisata di daerahnya. Dan mengutamakan kenyamanan wisatawan atau pengunjug adalah salah satu caranya
Pemerintah setempat telah merelokasi pedagang kaki lima (PKL) ke daerah tersendiri. Para pedagang kaki lima ditempatkan di satu ruang tersendiri atau biasa disebut dengan “trade square” yang berada di salah satu sudut kawasan tersebut. Kemudian para pedagang kaki lima tersebut ditempatkan berdasarkan klasifikasi dan jenis dari barang dagangan mereka masing-masing.
Hasilnya sungguh luarbiasa, banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari relokasi para pedagang kaki lima ini. Tidak hanya bagi wisatawan yang datang tetapi baik pemerintah setempat dan para pedagang itu sendiri dapat diuntungkan. Dan hubungan saling menguntungkan ini akhirnya membentuk satu sinergi yang menghasilkan win-win solution bagi semua pihak.
Keuntungan bagi para wisatawan memang yang paling dapat dirasakan sekali. Wisatawan dan pengunjung Malioboro yang membuat Malioboro menjadi hidup dan menjadi berkembang tentu menjadi pihak yang sangat merasakan perubahan dan atmosfir kawasan ini. Keuntungan yang dapat dirasakan wisatawan antara lain:

1. wisatawan dapat merasa aman dan nyaman karena tempat yang mereka kunjungi bersih dan terawat. Tidak ada sampah berserakan di sepanjang jalan. Tidak ada kemacetan di trotoar bagi para pejalan kaki yang sedang menikmati jalan di kawasan tersebut.
2. memudahkan wisatawan untuk berbelanja berbagai barang-barang ataupun souvenir yang dijual di kawasan tersebut. Para wisatawan tidak merasa kesulitan menemukan barang barang yang mereka cari, karena para pedangang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis barang yang ditawarkan.
3. menjadikan para wisatawan dapat berlama-lama di kawasan tersebut. Ruang yang disediakan cukup nyaman. Selain trade square yang nyaman, bagian trotoar juga cukup nyaman untuk tempat melepas lelah. Tidak ada kemacetan atau pemadatan trotoar. Wisatawan juga tidak mudah bosan karena pemandangan jelan yang panjang dan ruang gerak yang luas.
4. memberi kesan hiburan dan belanja yang menyenangkan bagi para wisatawan dan keluarga. Tempat wisata dan belanja yang menjadi tujuan mereka bersih dan nyaman. Wisatawan juga akan mendapatkan pengalaman untuk berjalan-jalan disepanjang trotoar Malioboro yang menyenangkan dan bersih. Dan wisatawan dapat merasakan atmosfir Jogja yang sejuk dan bersih.

Kemudian pihak pedagang kaki lima juga sangat diuntungkan. Keuntungan yang mereka peroleh antara lain:

1. para pedagang kaki lima mudah untuk mundapatkan pelanggan. Para pelanggan dapat mudah menemui pedagang yang dituju.
2. para pedagang kaki lima mendapatkan keamanan dalam menawarkan barangnya. Mereka dapat menggelar barang dagangannya dengan tertib.
3. para pedagang kaki lima tidak perlu berebut tempat berjuala. Ruang yang disediakan bagi para pedagang kaki lima sudah diklasifikasikan dan cukup besar.
4. para pedagang kaki lima tidak akan perlu untuk menggelar dan membereskan barang-barang serta dagangannya setiap hari. Mereka sudah disediakan stand-stand atau ruangan yang dapat dibuka dan ditutup kembali saat mereka tutup.Pihak lain yang juga diuntungkan adalah pihak pemerintah. Pemerintah setempat pasti akan banyak diuntungkan mulai dari dinas penataan kota, dinas kebersihan kota, dinas pekerjaan umum, sampai atasan-atasannya. Relokasi ini juga menjadi tolok ukur bagi keberhasilan program-program pemerintah kota Jogjakarta sebagai badan yang mempunyai dan merencanakan program seperti penataan kawasan wisata kota dan jalan kota, kebersihan kota, dan mensejahterakan masyarakat setempat. Beberapa keuntungan yang dapat dirasakan pemerintah antara lain:1. perekonomian warga Jogjakarta akan meningkat karena banyak wisatawan yang berkunjung di Malioboro dan pemasukan daerah dari pariwisata akan bertambah.
   2. kota Jogjakarta akan terkenal bersih dan nyaman untuk dikunjungi, tidak ada sampah yang berserakan dan lingkungan yang kotor disekitar Malioboro.
   3. kemudahkan dinas kebersihan kota dan dinas penataan kota, dengan relokasi ini kawasan Malioboro menjadi bersih dan kawasan Malioboro menjadi tertata dengan baik dan teratur.
   4. mempermudah pengenalan pariwisata kota Jogjakarta ke masyarakat luar kota Jogjakarta dan menjadikan kota Jogjakarta banyak dikujungi wisatawan.
   5. pemerintah berhasil membuktikan citra kota Jogjakarta yang bersih dan nyaman sesuai dengan citra kota Jogjakata “ Jogja Berhati Nyaman”
   6. program pemerintah untuk merelokasi menurut keinginan wisatawan dan pengunjung Malioboro berhasil.

   Tidak hanya ketiga lembaga sosial itulah yang dapat diuntungkan dengan relokasi para pedagang kaki lima Malioboro. Secara tidak sadar masyarakat lokal juga akan mendapatkan keuntungan dari relokasi kawasan Malioboro ini. Secara tidak sadar masyarakat bahkan bisa mendapat keuntungan yang tidak langsung akan didapatkan dari relokasi ini.

   Keuntungan-keuntungan yang akan didapat masyarakat lokal dari relokasi para pedagang kaki lima Malioboro adalah:

   1. kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya, akan meningkat karena banyak wisatawan yang mengunjungi Malioboro.

   2. lingkungan sekitar mereka menjadi bersih.

   3. masyarakat menjadi bangga dengan kawasan Malioboro, yang dapat bersaing dengan kawasan-kawasan sejenis di Internasional.

   Dengan relokasi para pedagang kaki lima Malioboro akan membawa efek baik bagi semua pihak. Jika kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, akan membuat kota Jogjakarta semakin maju dan kesejahteraan masyarakat akan terjamin.

B. KONTRA RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO
Malioboro sebagai tempat pariwisata, pusat pertumbuhan ekonomi, dan menjadi ikon kota Jogjakarta tentu mempunyai ciri khas yang dapat dibanggakan dan dijadikan karakter kota pariwisata ini. Ada beberapa ciri khas dari kawasan Malioboro yang membuat Malioboro menjadi berbeda dibandingkan dengan kawasan sejenis Malioboro baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.
Apalah arti Malioboro tanpa pedagang kaki lima yang kadang membuat sebagian orang kesal, dan apalah arti pedagang kaki lima tanpa Malioboro. Malioboro dan para pedagang kaki lima yang meramaikan trotoar kawasan ini seolah tidak dapat dipisahkan. Keberadaan keduanya sangat berhubungan satu sama lain, dan keduanya menjadi saling melengkapi.
Baik Malioboro maupun para pedagang kaki limanya dapat membentuk satu kesatuan dimana kesatuan tersebut telah berhasil membentuk karateristik kota Jogjakarta. Malioboro yang telah menjadikan nama kota Jogjakarta besar dan dikenal oleh kebanyakan orang baik di dalam ataupun di luar negeri. Jadi nama kota Jogjakarta dapat menjadi dikenal di dunia luar karena mempunyai ciri khas Malioboro bukan karena keramah-tamahan penduduknya.
Walaupun keramah-tamahan penduduk lokal Jogjakarta juga telah banyak dikenal oleh masyarakat luas tetapi itu bukanlah faktor yang utama dan yang sangat mempengaruhi dikenalnya kota Jogjakarta di mayarakat luas. Tetapi sebenarnya nama Malioboro yang telah menjadikan kota Jogja dikenal masyarakat luas. Jadi karakter kota Jogjakarta di kenal di masyarakat luas disertai dengan mulai dikanalnya kawasan Malioboro di masyarakat luas.
Dalam perkembangannya, kemudian perlahan-lahan kawasan Malioboro ini mulai diterima dan dibanggakan oleh masyarakat lokal kota Jogjakarta khususnya. Dan masyarakat mulai menyadari arti penting dari keberadaan Malioboro sebagai asset besar kota Jogjakarta. Masyarakat Jogjakarta menyadari bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan asset berharga mereka yaitu Malioboro.
Sebagai asset berharga kota Jogjakarta, Malioboro sudah pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan asset kota yang lain. Kawasan Malioboro adalah kawasan yang menduduki peringkat pertama dengan pertumbuhan ekonominya paling pesat dan paling tinggi dibanding kawasan lain di kota Jogjakarta. Kehadiran Malioboro seolah-olah telah menjadi tumpuan hidup bagi sebagian warga kota Jogjakarta.
Mengingat kawasan Malioboro sudah menjadi pusat kegiatan ekonomi sejak dibangunnya pasar Beringharjo oleh raja keraton Jogjakarta. Dahulu kawasan Malioboro adalah sebuah kawasan yang banyak dihuni olaeh orang-orang China, sejak sultan menetapkannya sebagai kampung pecinan atau kampung bagi para etnis Tionghoa.
Sebagai bukti sejarah yang dapat membuktikan keberadaaan kaum Tionghoa yang membuka pusat perdagangan di Malioboro adalah banyaknya bangunan-bangunan dengan arsitektur China di sekitar kawasan Malioboro. Selain itu sebagian besar penduduk asli dan pemilik rumah yang tinggal di kawasan Malioboro adalah etnis Tionghoa.
Sampai sekarangpun baik para pemilik toko, vendors, residens dan pemilik bangunan-bangunan di kawasan Malioboro kebanyakan adalah kaum Tionghoa. Sebagian dari bangunan-bangunan lama yang masih asli di sekitar kawasan Malioboro juga masih mempunyai karakter dan arsitektur bangunan China
Maka dimulai dari kampung pecinan inilah, kaum Tionghoa memulai usaha mereka untuk berdagang. Kemudian jalan Malioboro menjadi terkenal sebagai pusat perdagangan. Dan semakin banyak warga Tionghoa yang membuka perdagangan di kawasan Malioboro ini.
Akhirnya kawasan Malioboro ini resmi menjadi pusat perdagangan kota Jogjakarta. Dan kawasan Malioboro ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tertinggi pertama di Jogjakarta dibanding dengan kawasan-kawasan lain, seperti jalan Solo, jalan Mataram, jalan Gejayan, dan lain-lain.
Kawasan Malioboro juga mempunyai ciri khas yang membuat Malioboro berbeda dengan kawasan-kawasan sejenis seperti Malioboro di daerah lain baik di dalam maupun diluar negeri. Ciri khas ini yang membuat Malioboro menjadi spesial dan istimewa dibanding kawasan lain.
Para pedagang kaki lima memang sudah menjadi image yang melekat dengan Malioboro. Dari awal dikenalnya Malioboro di masyarakat luas nama Malioboro sudah melekat dengan para pedagang kaki limanya. Jadi pedagang kaki lima yang justru menjadikan nama Malioboro dikenal. Tanpa keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro mungkin nama Malioboro tidak akan dikenal di Masyarakat dan nama Malioboro tidak akan menjadi sebesar sekarang.
Dan yang menjadikan kawasan Malioboro lain dengan kawasan sejenis Malioboro yang lain adalah Malioboro mempunya deretan pedagang kaki lima terpanjang di dunia. Dan ini sudah diakui oleh internasional karena tidak ada yang dapat menandingi Malioboro.
Jika para pedagang kaki lima tersebut direlokasi maka keistimewaan Malioboro akan hilang. Tidak hanya itu ciri khas Malioboro yang lekat dengan para pedagang kaki limanya yang ramah juga akan hilang. Nilai historiografi yang membawa nama Malioboro juga akn hilang bersamaan dengan relokasi pedagang kaki lima di sepanjang kawasan Malioboro.

KESIMPULAN
Relokasi para pedagang kaki lima di sepanjang kawasan Malioboro memang mendapat banyak tanggapan baik yang mendukung relokasi ataupun yang menolak relokasi. Kedua argumen tersebut mempunyai kedudukan yang kuat, sehingga sulit ubtuk menemukan jalan keluar dari persoalan relokasi para pedagang kaki lima di sepanjang kawasan Malioboro ini.
Disatu sisi relokasi para pedagang kaki lima di sepanjang Malioboro ini memang dapat menguntungkan berbagai pihak. Baik pihak vendor atau toko yang disinggahi para pedagang kaki lima, pihak wisatawan atau pengunjung Malioboro, pihak warga sekitar kawasan Malioboro, pihak pemerintah daerah setempat, bahkan pihak pedagang kaki lima pribadi juga dapat diuntungkan dari relokasi pedagang kaki lima disepanjang kawasan Malioboro ini.
Disisi lain akibat yang ditimbulkan dari relokasi para pedagang kaki lima kawasan Malioboro ini dapat merusak ciri khas Malioboro sendiri. Nilai historiografi malioboro juga akan hilang bersamaan dengan relokasi pedagang kaki lima kawasan Malioboro ini. Jika ciri khas yang menjadikan nama Malioboro terkenal hilang, nama Malioboro tidak akan bernilai apapun.

Disusun Sebagai Pengganti Ujian Tengah SemesterAplikasi Dasar Komputer

A. Informasi 1 : Universitas dan Manajemen Media

B. Informasi 2 : Komunitas Manajemen Media

C. Informasi 3 : Komunikasi dan Manajemen Media

D. Informasi 4 : Network Manajemen Media